Registrasi Kepabeanan

Apa itu Registrasi Kepabeanan? Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Akses Kepabeanan? Yang dimaksud dengan Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual. Jadi setiap pengguna jasa, baik itu Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, PJT, dan pengguna jasa kepabeanan lainnya, yang hendak berhubungan dengan bea cukai wajib memiliki akses kepabeanan. Pengguna jasa yang telah memiliki akses kepabeanan disebut sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan


PMK 219/PMK.04/2019 PENYEDERHANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan dan diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-35/BC/2019 tentang Petujuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan. . PMK ini menyederhanakan, menyempurnakan dan mencabut Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan. PMK yang baru ini mengintegrasikan perijinan OSS, INSW dan Portal DJBC.

PERSYARATAN REGISTRASI KEPABEANAN 

Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan Akses Kepabeanan. Dengan PMK 219/PMK.04/2019 Pengguna Jasa yang telah memiliki NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan Akses Kepabeanan diperlakukan sebagai Pengguna jasa yang telah melakukan dan memenuhi persyaratan Registrasi Kepabeanan. 

Persyaratan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa harus memiliki:

  1. NIB;
  2. NPWP; dan
  3. Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid.
  • Selain harus memenuhi persyaratan diatas, Pengguna Jasa juga harus memiliki:
  1. Angka Pengenal Importir (API), bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Importir;
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Eksportir;
  3. Pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai PPJK;
  4. Surat izin terkait kegiatan usaha pengangkutan atau jasa pengangkutan laut atau udara, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Pengangkut;
  5. Izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Pengusaha dalam FTZ;
  6. Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagai        PJT     yang      diterbitkan oleh Direktorat Jenderal   Bea  dan  Cukai, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai PJT;
  7. penetapan sebagai TPS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Pengusaha TPS;
  8. Izin penyelenggara/pengusaha TPB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Penyelenggara/Pengusaha TPB; atau
  9. Penetapan sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas KITE yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon Registrasi Kepabeanan sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas KITE.

  Kewajiban registrasi kepabeanan ini berlaku juga untuk pengguna jasa yang:

  1. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
  2. mengangkut orang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Adakah pengecualian untuk kewajiban registrasi kepabeanan ini? Ada, beberapa hal impor dan ekspor ada yang dikecualikan dari kewajiban registrasi kepabeanan ini. Untuk impor, yang dikecualikan untuk melakukan registrasi kepabeanan adalah hal-hal yang terkait dengan:

  1. barang perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  2. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
  3. barang pindahan;
  4. hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  5. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  6. barang impor sementara;
  7. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  8. barang untuk keperluan promosi;
  9. obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
  10. barang ekspor yang diimpor kembali untuk keperluan perbaikan, pameran, atau yang ditolak oleh pembeli di luar daerah pabean dalam jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat ekspor sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
  11. barang contoh yang tidak diperdagangkan; dan
  12. barang yang mendapatkan persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Importir.

Sedangkan untuk ekspor, ketentuan melaksanakan registrasi kepabeanan dikecualikan untuk barang-barang yang berkaitan dengan:

  1. barang perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  2. barang pindahan;
  3. barang untuk keperluan ibadah umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olah raga;
  4. barang cindera mata;
  5. barang contoh;
  6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  7. barang ekspor yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak untuk diperdagangkan;
  8. barang ekspor yang akan diimpor kembali untuk keperluan perbaikan atau pameran; dan
  9. barang impor yang diekspor kembali (re-ekspor) .

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan juga dikecualikan terhadap pengajuan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut dan pemberitahuan mengenai barang yang diangkutnya, dalam hal:

  1. Pengangkut luar negeri yang tidak memiliki ijin pengangkutan berjadwal (charter/sewa);
  2. Pengangkut darat; dan
  3. Pengguna Jasa yang mengimpor atau mengekspor sendiri sarana pengangkutnya.

PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Registrasi Kepabeanan sebagai Importir dan/ atau Eksportir, diajukan oleh Pengguna Jasa dengan melakukan pendaftaran perizinan berusaha pada sistem OSS untuk mendapatkan NIB

Permohonan Registrasi Kepabeanan selain sebagai Importir dan/ atau Eksportir, dilakukan oleh Pengguna Jasa melalui sistem OSS yang termasuk dalam kategori Izin Komersial atau Operasional.

 Saat Registrasi Kepabeanan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit memuat:

  1. NIB;
  2. NPWP;
  3. Identitas dan alamat badan usaha;
  4. Identitas dan alamat penanggung jawab;
  5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
  6. Legalitas badan usaha;
  7. Jumlah modal; dan
  8. Jumlah tenaga kerja Indonesia atau asing.

Pengisian data dilakukan secara otomasi ke dalam sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PEMBLOKIRAN, PEMBUKAAN BLOKIR DAN PENCABUTAN

Akses Kepabeanan yang diberikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dapat diblokir atau dicabut untuk seluruh atau sebagian kegiatan kepabeanan oleh Direktur Jenderal. Pemblokiran Akses Kepabeanan baik untuk seluruh atau sebagian kegiatan diberitahukan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan. Pemblokiran untuk seluruh kegiatan kepabeanan dilakukan dalam hal:

  1. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi maupun susunan penanggung jawab;
  2. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
  3. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa:
  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir; atau
  2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mempunyai status sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    1. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau impor; atau
    2. berdasarkan rekomendasi dari unit internal DJBC atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pemblokiran untuk sebagian kegiatan kepabeanan dilakukan dalam hal:

  1. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK tidak memberitahukan perubahan data yang terkait Ahli Kepabeanan;
  2. Berdasarkan rekomendasi dari unit internal DJBC atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna Jasa Kepabeanan yang sedang dalam proses penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemindahan Wajib Pajak yang disebabkan karena pindah alamat, dikecualikan dari ketentuan pemblokiran ini.

Pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam hal:

  1. Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi maupun susunan penanggung jawab dan atas perubahan data tersebut telah disetujui;
  2. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, telah memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
  3. Pengguna Jasa Kepabeanan telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan;
  4. Berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
  5. Berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor atau impor; atau
  6. Berdasarkan rekomendasi dari unit internal DJBC atau instansi terkait.

Untuk memperoleh pembukaan blokir Akses Kepabeanan, Pengguna Jasa Kepabeanan harus mengajukan permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

  1. dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa Kepabeanan akan melakukan kegiatan kepabeanan; atau
  2. rekomendasi dari unit internal DJBC atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akses Kepabeanan dicabut dalam hal:

  1. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak mendapatkan persetujuan perubahan data dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
  2. Pengguna Jasa Kepabeanan belum mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
  3. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK tidak lagi memiliki Ahli Kepabeanan;
  4. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
  5. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor / impor kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
  6. Berdasarkan rekomendasi dari unit kerja dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
  7. Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan pencabutan.

Dalam hal pemblokiran dilakukan untuk sebagian kegiatan kepabeanan, pencabutan Akses Kepabeanan hanya dilakukan terhadap jenis kegiatan kepabeanan yang diblokir. Pencabutan Akses Kepabeanan diberitahukan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan.

Ada hal penting yang perlu dicatat dalam hal pemblokiran dan pencabutan akses kepabeanan. Pemblokiran dan pencabutan Akses Kepabeanan terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menggugurkan tanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan terhadap pungutan negara dalam rangka impor atau ekspor yang masih terutang. Ketentuan ini juga berlaku terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK apabila Importir atau Eksportir yang memberikan kuasa kepada PPJK tidak ditemukan. Segala isi dan bentuk perjanjian antara PPJK dan Importir atau Eksportir tidak mengurangi tanggung jawab PPJK sebagaimana tersebut diatas.

Perubahan yang juga cukup signifikan adalah peniadaan jaminan untuk pengguna jasa yang melakukan Registrasi Kepabeanan sebagai PPJK.

Pada ketentuan sebelumnya,  Sebelum melakukan kegiatan kepabeanan, Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib menyerahkan Jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi. Bentuk jaminan dapat berupa uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi. 

Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir, Eksportir, dan/ atau Pengangkut yang belum melakukan Registrasi Kepabeanan, hanya dapat dilayani untuk 1 (satu) kali pemenuhan kewajiban pabeannya dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

 

Leave a Reply